PPGT SMK Kolaboratif dan PPCPAK, Carut Marut, dan Ketidakjelasan?

Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi SMK Kolaboratif (PPGT SMK Kolaboratif dan Program Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas merupakan salah dua program yang dijalankan sejak tahun 2011 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususon Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) yang tujuannya ialah untuk menyiapkan calon-calon tenaga pendidik kejuruan baik tingkat SMK maupun tingkat D1 dan D2 (AK). Seperti diketahui bahwa saat ini, dunia pendidikan kejuruan kita memang tengah sangat kekurangan tenaga pendidik kejuruan yang profesional. Adanya program yang menelan milyaran uang rakyat ini tentu akan sangat membantu mensuplai kebutuhan tenaga pendidik kejuruan tersebut.

Tapi apa daya, ke dua program ini tampaknya tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan terkesan asal jadi. Ya, berbagai masalah timbul baik pada pelaksanaan ke dua program tersebut maupun pada ending-nya. PPGT SMK Kolaboratif contohnya. Saat ini 2 angkatan program ini yang terdiri dari hampir 800 orang peserta tak tahu harus seperti apa ke depannya. Hingga tulisan ini diposting, mereka sudah menunggu terlalu lama untuk memperoleh kejelasan akan statusnya. Seperti diketahui bahwa dulu saat perekrutan mereka dijanjikan penempatan selama 5 tahun untuk mengajar di SMK yang tergolong berada di daerah 3T (terpencil, terluar, dan sebut saja terisolasi). Namun mendadak janji itu diingkari oleh DIKTI. Padahal para peserta pendidikan adalah dulunya orang-orang yang sudah mapan bekerja di berbagai perusahaan swasta. Hanya karena terpanggil untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka kemudian meninggalkan itu semua.

Di akhir program rintisan tersebut, terdengar wacana bahwa dikti akan mengubah pengabdian 5 tahun di daerah 3T bagi para peserta program PPGT ini ke dalam format program baru yakni program pendampingan SMK atau talent scouting. Disini semakin jelas menunjukan bahwa dikti selaku lembaga negara bertindak inkonsisten terhadap rencananya sendiri. Bukan hanya uang negara yang ternyata terbuang sia-sia untuk pembiayaan program, melainkan juga nasib para peserta PPGT yang jelas-jelas digantung.

Saat ini jika-pun sertifikat profesi guru sudah dibagikan jika tanpa status yang jelas, para calon pendidikan yang sudah profesional dan bergelar Gr. itu tak akan serta merta mengabdikan dirinya ke dunia pendidikan. Betapa tidak, jika mereka harus mengajar sebagai guru honorer di SMK mereka hanya akan digaji Rp. 500.000,- per-bulan. Besaran gaji yang bahkan tidak lebih besar dari seorang pemulung sampah. Mereka tentu akan berpikir 2 kali untuk mempertahankan idealisme yang terpupuk selama menempuh pendidikan profesi guru. Mereka sudah melihat kondisi riil pendidikan dipelosok-pelosok tanah air.

Masalah ini perlu mendapat perhatian serius baik itu secara langsung oleh kementerian pendidikan maupun oleh para anggota komisi X DPR-RI yang membidangi masalah pendidikan. Agar jangan sampai para calon guru yang potensial ini membatalkan diri untuk masuk  ke dunia pendidikan, bagaimanapun caranya.